Selasa, Januari 18, 2022
Beranda Lampung Lampung Timur SMA Negeri 1 di Lampung Timur Lakukan Pungutan ke Wali Murid

SMA Negeri 1 di Lampung Timur Lakukan Pungutan ke Wali Murid

MP Lampung Timur – Dana BOS adalah program yang diusung oleh Pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bantuan pendidikan berbentuk dana tersebut diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah seperti menyediakan alat belajar mengajar, membayar gaji guru, mengembangkan perpustakaan dan lain sebagainya.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak Sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah (Sekolah Negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Padahal dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf (a) menyebut, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Namun kenyataan di SMAN 01 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur diduga melakukan pungutan dengan alasan sudah menggelar rapat dengan Komite dan wali murid.

Kepala Sekolah SMAN 01 Raman Utara yang diwakili oleh Wakil Humas SMAN 01 Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Sukartini selaku Wakil dari Kepala Sekolah menyampaikan beberapa aitem atas dasar pungutan Sekolah terhadap wali murid tersebut. Disampaikan melalui via WhatsApp kepada awak Mediapanglima.co atas dasar dan aturan, Jum’at (23/04/2021).

  1. “Terima kasih sudah menjadi kontrol buat kami saya wakahumas mewakili SMA sekali lagi mengucapkan terima kasih”.



  2. “Terkait pemberitaan adanya pungli dari narasumber yang tidak bisa disebutkan identitasnya sebaiknya biar jelas dan transparan identitas narasumber mohon disebutkan”.

Perlindungan bagi pihak yang menjadi sumber berita telah diatur dalam hak tolak wartawan. Sehingga, dalam hal pihak yang menjadi sumber pemberitaan merasa keberatan untuk diungkap ke publik identitasnya, wartawan harus merahasiakannya dan menolak untuk mengungkapkannya sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi :

“Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya”.

  1. “Agar bisa kami klarifikasi tentang pemberitaan tersebut, bisa sebutkan nama dan kelas berapa biar jelas dan tidak terjadi prasangka, kami akan jelaskan ke narasumber dan pihak Media sebagai kontrol kami, wali murid, murid dan pihak sekolah agar jelas”.

  2. “Sekolah kami semua yang dilakukan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku”.

  3. Ditengah pandemi dan dibulan ramadhan kami tetap belajar via daring google classroom disesuaikan dengan kondisi anak ini informasi yang dapat kami sampaikan”, ungkapnya.

Tambahnya, “Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah menjadi rem kontrol buat SMA Negeri 1 Raman Utara”, cetusnya

“Harapannya SMA Negeri 1 Raman Utara dengan jargon SMA serba bisa menjadi lebih baik dengan peran serta media di lingkup Lampung Timur dengan pemberitaan yang positif dan menjadi penyemangat kami untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa”, harapan Sukartini.

Lanjutnya, selain beliau menyampaikan beberapa aitem hal dalam tersebut, “Sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah SMAN 01 Raman Utara, juga meminta agar supaya murid atau wali murid yang menyampaikan kepada awak media atas pungutan uang sekolah sebesar Rp. 2.000.000/tahun (dua juta rupiah) per tahun nya, agar dapat dibawa ke Sekolah untuk menghadap Kepala Sekolah”,

“Sebagai wakil Kepala Sekolah yang membidangi di bidang Humas Sekolah dan mungkin yang menyampaikan kepada sampean tidak memahami dan belum tau tujuan kami melakukan penarikan uang tersebut”.

Pihak Sekolah SMAN 01 Raman Utara, terkait penarikan uang terhadap wali murid ia menilai sudah sesuai dengan kesepakatan dan secara kekeluargaan.

“Dan sebelum kami melakukan penarikan uang sekolah kami rapat kan terlebih dahulu yang di hadiri oleh Komite Sekolah, dan para dewan guru berikut wakil dari Kepala Sekolah yang ada di SMAN 01 Raman Utara”, pungkasnya.

Dikutip dari dua Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikenakan pada pelaku praktik Pungutan Liat atau Pungli, yaitu Pasal 368 dan Pasal 423. Pasal 368 ancaman hukumannya penjara maksimal sembilan tahun, sedangkan Pasal 423 ancaman hukumannya Pidana penjara selama-lamanya enam tahun.(Fatullah)

Artikel

Guna Tingkatkan Kualitas SDM di Lampung Tengah, Bupati Musa Adakan Rapat Evaluasi KLA 2022

MP Lampung Tengah - Bupati Lampung Tengah, H. Musa Ahmad menghadiri sekaligus membuka acara rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam rangka evaluasi...

Peratin Penyandingan Diduga Tidak Paham Tugas dan Fungsi

MP Pesisir Barat - Perselisihan antara sesama warga Pekon/Desa Penyandingan Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat hingga hari ini belum ada penyelesaian. Nelda Susanti warga Pekon...

Diduga RB Selaku Rentenir Kembali Lakukan Ancaman Di Rumah Korban

MP Lampung Tengah - RB yang bekerja sebagai salah satu oknum ASN disalah satu perkantoran Pemkab Lampung tengah, yang diduga selaku rentenir kembali mendatangi...

Tinggalkan Balasan

- Advertisment -

Popular

Guna Tingkatkan Kualitas SDM di Lampung Tengah, Bupati Musa Adakan Rapat Evaluasi KLA 2022

MP Lampung Tengah - Bupati Lampung Tengah, H. Musa Ahmad menghadiri sekaligus membuka acara rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam rangka evaluasi...

Peratin Penyandingan Diduga Tidak Paham Tugas dan Fungsi

MP Pesisir Barat - Perselisihan antara sesama warga Pekon/Desa Penyandingan Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat hingga hari ini belum ada penyelesaian. Nelda Susanti warga Pekon...

Diduga RB Selaku Rentenir Kembali Lakukan Ancaman Di Rumah Korban

MP Lampung Tengah - RB yang bekerja sebagai salah satu oknum ASN disalah satu perkantoran Pemkab Lampung tengah, yang diduga selaku rentenir kembali mendatangi...

Realisasi Dana Stabilasi Dinas Koprindag Pesisir Barat Diduga Tidak Sesuai

MP Pesisir Barat - Dari tahun ke tahun harga bahan pokok mengalami kenaikan bahkan di tahun 2022, mulai dari minyak goreng, telur ayam, ayam...

Komentar

%d blogger menyukai ini: