Senin, September 20, 2021
Beranda Lampung Mesuji Sidang Paripurna, DPRD Mesuji Berikan Banyak Catatan RAPERDA Pertanggung Jawaban Pelaksnaan APBD...

Sidang Paripurna, DPRD Mesuji Berikan Banyak Catatan RAPERDA Pertanggung Jawaban Pelaksnaan APBD 2020

MP Mesuji – DPRD Kabupaten Mesuji menggelar Sidang Paripurna alam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPERDA tentang Pertanggung Jawaban Pelaksnaan APBD Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2020.

Sidang paripurna dihadiri Ketua DPRD Mesuji Elfianah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Syamsudin, S.Sos. Kepala OPD Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten, sementara anggota DPRD yang hadir sebanyak 20 orang dari 35 anggota.

Dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Mesuji secara umum memberikan apresiasi atas apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Mesuji dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengelola Pemerintahan Bumi Ragam Begawe Caram.

Namun ada juga catatan yang disampaikan fraksi-fraksi yang masih harus di perbaiki atau ditingkatkan lagi dalam pengelolaan keuangan, seperti penyampaian dari fraksi PDIP dalam rapat paripurna yang di gelar diruang rapat gedung DPRD Kabupaten Mesuji.

Fraksi PDIP memberikan beberapa catatan penting terkait RP2APBD Kabupaten Mesuji T.A. 2020, izinkan kami memberikan apresiasi kami terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yang dimana pada tahun anggaran 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ada sebuah peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 yang hanya memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Mencermati hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji T.A. 2020 dalam penyusunan laporan keuangan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tertib, masih banyak terdapat permasalahan seperti; 1) Rekening Sekolah belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah, 2) Proses Dana BOS T.A. 2020 tidak memadai 3) Penatausahaan dan kas tunai di Bendahara BOS belum tertib, 4) Pengenaan pajak atas pendapatan jasa giro.

Mencermati temuan BPK Perwakilan Provinsi Lampung tersebut kami Fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan masih terdapat permasalahan yang terjadi pada pengelolaan Dana Bos tersebut, yang dimana kita ketahui pada T.A. 2019 juga terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bos tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dalam hal tersebut kami meminta kepada saudara Bupati berserta jajarannya untuk dapat melakukan pembenahan agar permasalahan-permasalahan terkait Dana Bos tersebut tidak terulang kembali pada T.A. 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya Kami juga mencermati terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji T.A. 2020 terkait dengan Aset Daerah masih banyak persoalan yang tidak tertib dan belum memadai, seperti pengelolaan persediaan bahan matrial pada Dinas PUPR belum tertib.

Pengelolaan persediaan obat-obatan, vaksin, BHP pada Dinas Kesehatan dan RSUD Ragab Begawe Caram belum tertib. Penatausahaan Aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Mesuji belum memadai. Penatausahaan Aset tak berwujud pada pemerintahan Kabupaten Mesuji belum memadai.

Dalam hal tersebut kami Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada saudara Bupati beserta jajarnya untuk dapat melakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kami juga mempertegas agar persoalaan-persoalan tersebut tidak terulang kembali pada Tahun Anggaran berikutnya. Mohon penjelasnya dari saudara Bupati beserta jajarannya.

Dari hasil catatan kami diatas, maka dengan ini kami Fraksi PDI Perjuangan menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena tidak cermatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak hati-hati dalam penggunaan APBD. Sehingga masih banyaknya ditemukan persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas LKPD T.A. 2020.

“Kami juga mempertanyakan apa penyebab terjadinya persoalan tersebut sehingga tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji masih banyak yang tidak sesuai? Kami juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji untuk; (1) Perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah, seperti; pencatatan aset, penambahan / penyusutan dan menyelesaikan kelebihan / temuan BPK. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji perlu melakukan pendampingan atau pelatihan, seperti; pengelolaan piutang, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset terutama kepada OPD khususnyan kepada pengelola keuangan daerah”, jelasnya.

Harapan kedapan dari perbaikan tata kelola dan pendampingan atau pelatihan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dapat menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akutansi pemerintahan, seperti; memiliki kecukupan informasi laporan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Terkahir kami Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada saudara Bupati beserta OPD dan jajarannya untuk menjadi perhatian agar dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji jangan hanya sekedar ceremonial saja, namun harus melakukan kegiatan-kegiatan yang terukur dan jelas agar rakyat dapat menerima manfaat dari kegiatan terserbut.

Berikutnyakami juga meminta kapada saudara Bupati berserta jajarannya untuk dapat segera menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut.

Tak henti-hentinya dan kembali Kami mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yang Kami hormati, yang perlu digaris bawahi APBD adalah anggaran milik rakyat dan seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Mesuji.

“Jangan pernah kita melukai hati masyarakat dengan tidak amanah dalam pengunaan dan pengelolaan APBD tersebut. Dan selanjutnya kami Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar Saudara Bupati beserta jajarannya agar dapat dengan cepat dan tepat dalam melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung secara jujur dengan penuh tanggungjawab sebagai abdi rakyat,” pungkasnya. (ADV)



Artikel

Duta Donor Darah Mugi Hartono Raih Penghargaan Dari PMI Pringsewu

MP Pringsewu - Seorang pendonor darah di Kabupaten Pringsewu yang sudah mendonorkan darahnya sebanyak 59 kali, memperoleh penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten...

Sempet Nutup Nutupi Akhir Nya, Sektaris Kampung Kahuripan Dalam Ngaku Juga

MP Tulang Bawang - Setelah sempet menutup nutupi terkait informasi penarikan uang untuk pembuatan sirtifikat tanah yang melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap)...

Patroli Macan Polres Tulang Bawang Tangkap Pemuda Bawa Narkotika

MP Tulang Bawang - Patroli Macan Satuan Samapta Polres Tulang Bawang berhasil menangkap seorang pemuda yang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu di wilayah...

Tinggalkan Balasan

- Advertisment -

Popular

Duta Donor Darah Mugi Hartono Raih Penghargaan Dari PMI Pringsewu

MP Pringsewu - Seorang pendonor darah di Kabupaten Pringsewu yang sudah mendonorkan darahnya sebanyak 59 kali, memperoleh penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten...

Sempet Nutup Nutupi Akhir Nya, Sektaris Kampung Kahuripan Dalam Ngaku Juga

MP Tulang Bawang - Setelah sempet menutup nutupi terkait informasi penarikan uang untuk pembuatan sirtifikat tanah yang melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap)...

Patroli Macan Polres Tulang Bawang Tangkap Pemuda Bawa Narkotika

MP Tulang Bawang - Patroli Macan Satuan Samapta Polres Tulang Bawang berhasil menangkap seorang pemuda yang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu di wilayah...

Polres Tanggamus Serahkan 3 Unit Motor Kepada 3 Korban Pencurian

MP Tanggamus - Kapolres Tanggamus AKBP Satya Widhy Widharyadi, SIK didampingi Kasat Reskrim Iptu Ramon Zamora, SH dan Kasubbag Humas Iptu M. Yusuf, SH...

Komentar

%d blogger menyukai ini: